Bahlil Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik, Sebut Bukan Karena Krisis Batu Bara
PURWOREJO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah dae
NASIONAL
JAKARTA -Komika Bintang Emon menegaskan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah dibahas di DPR.
Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Bintang Emon menyatakan bahwa RUU TNI adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Menurut Bintang Emon, segala instansi yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan, seperti TNI dan Polri, seharusnya tetap berfungsi sebagai alat negara, bukan mengurus jabatan sipil.
"Apapun yang memiliki akses terhadap senjata dan kekerasan seperti TNI dan Polri harusnya tetap dalam fungsi alat saja," tulis Bintang Emon dalam unggahannya, pada Minggu (16/3/2025).
Ia menambahkan, "Karena kalau sampai mengurusi jabatan sipil, maka intimidasi bukanlah hal yang tidak mungkin."
Bintang Emon juga merasa bahwa keterlibatan TNI dalam lembaga kementerian dan jabatan sipil justru akan mengganggu efektivitas pemerintahan.
Oleh karena itu, ia menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak RUU TNI.
"Saya Bintang Emon mengajak untuk menolak RUU TNI," ujarnya dalam postingan yang telah mendapat banyak perhatian publik.
Rapat konsinyering Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 14-15 Maret 2025, turut menjadi sorotan.
Acara yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dilakukan secara tertutup di dua ruangan rapat hotel bintang lima tersebut.
Kritik utama terhadap RUU TNI ini berfokus pada potensi kembalinya dwifungsi TNI, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan lembaga sipil.
Selain itu, ada kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses pembahasan undang-undang tersebut yang dapat berisiko mengurangi profesionalisme militer.
Sebagai tambahan, Bintang Emon sebelumnya juga melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, seperti rencana kenaikan PPN 12 persen, serta menyarankan pejabat negara untuk menandatangani surat kontrak kerja yang bisa digugat jika melanggar.
(km/n14)
PURWOREJO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah dae
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan ibadah Haji 1447 H/2026 M. Prabowo juga mengucap
NASIONAL
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, J
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Refly Harun, mengungkap alasan kliennya mengenakan rompi tahanan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima aspirasi ratusan massa dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan B
POLITIK
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi d
POLITIK
JAKARTA Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat, k
POLITIK
JAKARTA Tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluhan warga terkait banjir yang kerap melanda Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, mendapat perhatian Pemerintah Kota Med
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui langsung massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Sen
NASIONAL