Kepala SPPG Ditemukan Meninggal di Mal Bandung, Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN – Bupati Toba Efendi SP Napitupulu maupun Kepala Dinas Kesehatan –Dinkes- dr Freddi Seventry Sibarani, sebaiknya berhati-hati dan objektif menyikapi kasus dugaan korupsi di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu.
Sebab, saat ini ada upaya rekayasa untuk mendiskreditkan dr Maria Emy Nouther Sinaga, dokter yang melaporkan dugaan korupsi di Puskesmas Aek Natolu itu ke Kejaksaan Negeri –Kejari- Toba.
Upaya rekayasa tersebut terungkap dari pengakuan sejumlah pegawai di Puskesmas Aek Natolu. Mereka mengaku bahwa Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang, telah menyodorkan "Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" untuk ditandatangani seluruh pegawai Puskesmas.
"Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" sebanyak dua lembar itu, dibuat tanggal 18 Februari 2025. Surat tersebut berisikan keberatan para pegawai terhadap keberadaan dr Maria Emy Nouther Sinaga.
Dalam surat itu dituliskan, bahwa dr Maria Emy Nouther Sinaga telah membuat kegaduhan, ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan di wilayah UPT Puskesmas Aek Natolu. Sehingga para pegawai dan Kepala Puskesmas merasa terintimidasi dan tidak nyaman bekerja.

Karena itu, dalam surat itu dituliskan, agar Kepala Dinkes Toba memindahkan dr Maria Emy Nouther Sinaga dari Puskesmas Aek Natolu. Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKP SDM Kabupaten Toba.
Surat tersebut ditandatangani 27 orang pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu. Dan, di akhir surat, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang juga membubuhkan tandatangan dengan materai 10000.
TERPAKSA TANDATANGAN
Sejumlah pegawai yang dihubungi BITVOnline, Minggu, 16/03/2025, mengaku merasa terpaksa menandatangani "Surat Pernyataan Keberatan Pegawai UPT Puskesmas Aek Natolu" tersebut. Ketika diwawancarai, para pegawai itu memohon agar merahasiakan nama mereka.
"Ya iyalah, Pak. Saya sendiri merasa terpaksa untuk menandatangani surat itu," tutur salah seorang pegawai yang dihubungi melalui telepon selular. "Ya, saya juga begitu, Pak," tutur pegawai lain secara terpisah, yang juga dihubungi lewat selular.
Mereka mengaku merasa terintimidasi dan terpaksa menandatangani surat tersebut. Karena yang menyodorkan surat itu untuk ditandatangani adalah Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang sendiri. "Betul Pak. Kapus yang menyuruh kami untuk menandatangani," tegas salah seorang pegawai.
Menurutnya, mereka dipanggil ke ruang rapat. Lalu disuruh membaca surat itu. "Terus kami disuruh tandatangan Pak. Kami ini, apalah, Pak. Ngikut pimpinan aja," tegasnya.
Ia sendiri sama sekali tidak setuju dengan isi surat itu. Karena mereka merasa tidak pernah merasa terganggu dengan keberadaan dr Maria. Pegawai lain juga menyebut hal yang sama, yakni tidak pernah merasa terusik dengan keberadaan dr Maria.
"Tapi, kami ini kan bawahan, Pak. Pimpinan yang menyodorkan, kami dengan terpaksa tandatangan, meski tidak sesuai dengan hati nurani kami," tutur pegawai lain.
Sayangnya, hingga saat ini, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simalullang belum merespon pesan chat WhatsApp yang dikirimkan BITVOnline. Pesan itu untuk meminta tanggapannya atas laporan dugaan korupsi ke Kejari Toba.
DILAPORKAN
Sebagaimana diberitakan, dr Maria Emy Sinaga, salah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Aek Natolu, Selasa, 18/02/2025, melaporkan dugaan korupsi di Puskesmas tempatnya kerja. Laporan itu diterima Nova R Siahaan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu –PTSP- Kejari Kabupaten Toba.
Akibat laporan itu juga, dr Maria juga mendapat sanksi pembinaan dari Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani. Surat berisi penjelasan tentang sanksi pembinaan itu, bernomor 400/775/SEKR-DINKES/III/2025 tertanggal 14 Maret 2025, bertandatangan elektronik Kepala Dinkes Toba dr Freddi Seventry Sibarani.*
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK