MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap menyampaikan laporan keuangan unaudited untuk tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pemprov Sumut bertekad untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, pada acara serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (18/3/2025).
Baca Juga:
Surya menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tersebut merupakan komitmen Pemprov Sumut untuk memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
"Kami berharap, dengan sinergi yang terus terjalin, opini WTP yang telah diraih 10 kali berturut-turut dapat kami pertahankan untuk yang ke-11 kalinya," ujar Surya.
Baca Juga:
Pemprov Sumut juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan BPK RI dalam penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Dengan tata kelola keuangan yang baik, diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sumut.
Selain itu, Surya menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang erat antara Pemprov Sumut dan BPK RI.
Ia berharap hubungan kerja sama tersebut akan terus terjaga dan semakin ditingkatkan di masa mendatang.
Pada kesempatan yang sama, acara serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut dilakukan dari Eydu Oktain Panjaitan kepada Paula Henry Simatupang.
Eydu Oktain Panjaitan kini diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
"Selamat bertugas kepada Bapak Paula Henry Simatupang. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, membawa kemajuan bagi Sumut, serta terima kasih kepada Bapak Eydu Oktain Panjaitan atas segala dedikasi dan kontribusinya," kata Surya.
Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, menambahkan bahwa opini WTP merupakan bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan.
Menurutnya, jika laporan keuangan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, maka Pemda layak mendapatkan opini WTP.
"Keberhasilan ini bukan hanya milik BPK, tetapi juga pemerintah daerah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik," tegas Haerul Saleh.
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
JAWA BARAT Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada hari ini sekitar pukul 15.24 WIB. Berdasarkan i
Peristiwa
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
