Anggaran BGN Susut Rp39,62 Triliun, Nasib Program MBG Kini Dievaluasi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
deli serdang -Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapangan terkait dugaan kebocoran PAD senilai sekitar Rp 50,9 miliar kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mochamad Jeffry, Rabu (18/6).
Ketua Tim Pansus PAD 2, Misnan Al Jawi, menjelaskan laporan tersebut mencakup 20 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi retribusi dan pajak dengan bekerjasama oknum petugas, sehingga retribusi yang dikenakan sangat kecil dan merugikan Pendapatan Asli Daerah.
"Temuan kami meliputi berbagai pelanggaran, mulai dari bangunan tanpa izin (IMB), izin yang tidak lengkap, hingga ketidaksesuaian luas lahan antara sertifikat dengan data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB," ujar Misnan.
Pansus juga mengkritik ketidakseriusan Pemkab Deli Serdang dalam menindaklanjuti masalah ini, meskipun sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, tindakan tegas untuk membongkar bangunan yang tidak berizin belum berjalan optimal.
Dalam pertemuan di ruang kerja Kajari yang berlangsung santai dengan makan siang bersama, Mochamad Jeffry mengapresiasi kerja keras Pansus DPRD dalam mengungkap kebocoran PAD yang sangat rinci. Ia berjanji akan melakukan analisis mendalam dan membagi temuan menjadi dua kategori, yakni yang perlu penanganan pidana dan yang perlu pembinaan.
"Kami akan respon positif temuan ini dan melakukan tindak lanjut serius. Jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan kami proses. Tapi jika perlu pembinaan, kami lakukan dengan pendekatan yang tepat," tegas Jeffry.
Kajari juga menyoroti lemahnya penegakan Perda oleh Satpol PP dan mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi agar masalah ini tidak berlarut dan merugikan rakyat.
"Kami ingin memastikan marwah pemerintah tetap terjaga dan siap bersinergi membongkar praktik-praktik yang merugikan daerah," tutup Kajari.*
(tb/j006)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN