Kejagung Kembali Tahan Tersangka Baru Kasus MBG, Total Sudah Enam Orang Dijerat
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
deli serdang -Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapangan terkait dugaan kebocoran PAD senilai sekitar Rp 50,9 miliar kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mochamad Jeffry, Rabu (18/6).
Ketua Tim Pansus PAD 2, Misnan Al Jawi, menjelaskan laporan tersebut mencakup 20 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi retribusi dan pajak dengan bekerjasama oknum petugas, sehingga retribusi yang dikenakan sangat kecil dan merugikan Pendapatan Asli Daerah.
"Temuan kami meliputi berbagai pelanggaran, mulai dari bangunan tanpa izin (IMB), izin yang tidak lengkap, hingga ketidaksesuaian luas lahan antara sertifikat dengan data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB," ujar Misnan.
Pansus juga mengkritik ketidakseriusan Pemkab Deli Serdang dalam menindaklanjuti masalah ini, meskipun sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, tindakan tegas untuk membongkar bangunan yang tidak berizin belum berjalan optimal.
Dalam pertemuan di ruang kerja Kajari yang berlangsung santai dengan makan siang bersama, Mochamad Jeffry mengapresiasi kerja keras Pansus DPRD dalam mengungkap kebocoran PAD yang sangat rinci. Ia berjanji akan melakukan analisis mendalam dan membagi temuan menjadi dua kategori, yakni yang perlu penanganan pidana dan yang perlu pembinaan.
"Kami akan respon positif temuan ini dan melakukan tindak lanjut serius. Jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan kami proses. Tapi jika perlu pembinaan, kami lakukan dengan pendekatan yang tepat," tegas Jeffry.
Kajari juga menyoroti lemahnya penegakan Perda oleh Satpol PP dan mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi agar masalah ini tidak berlarut dan merugikan rakyat.
"Kami ingin memastikan marwah pemerintah tetap terjaga dan siap bersinergi membongkar praktik-praktik yang merugikan daerah," tutup Kajari.*
(tb/j006)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi,
NASIONAL