Jawa Barat Siapkan Sistem Pidana Kerja Sosial, Fokus pada Pembinaan dan Manfaat Masyarakat
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
                    TAPANULI SELATAN -Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) di bawah kepemimpinan Bupati H. Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga (BAGUSI) terus berkomitmen mewujudkan visi "Tapsel Kembali Bangkit," meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.
Dalam rangkaian Safari Ramadhan yang baru saja dilaksanakan, pemerintah daerah menjadikan momen ini sebagai wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat serta menjelaskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kondisi keuangan yang sulit.
Tahun 2025 menghadirkan tantangan luar biasa bagi Kabupaten Tapsel.
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp113 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran telah berdampak pada pembatalan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD.
Di Desa Silangkitang, Kecamatan Aek Bilah, pembangunan jalan Simpang Biru-Silangkitang senilai Rp10 miliar terpaksa dibatalkan.
Sementara itu, di Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Rp200 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan harus dialihkan guna menutupi pembengkakan belanja pegawai.
Bupati Gus Irawan Pasaribu mengakui bahwa struktur APBD 2025 merupakan yang terburuk dalam satu dekade terakhir, dengan alokasi belanja modal hanya 5,8% dari total belanja daerah.
Namun, beliau menegaskan bahwa kondisi ini tidak akan menghalangi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
"Kita tidak akan menyerah pada kondisi keuangan akibat pemotongan ini, kita harus bangkit dan berjuang untuk mengatasinya," tegasnya.
Menghadapi krisis keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Tapsel telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:
- Efisiensi anggaran secara ketat, termasuk tidak membeli mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati.
                    
                BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
                    
                MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
                    
                JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
                    
                JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
                    
                JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
                    
                JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal