ASN Jabar Bakal Dilatih TNI-Polri, Dedi Mulyadi: Harus Paham Bela Negara!

BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana pendidikan bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar dengan menggandeng TNI dan Polri.

Program ini dirancang sebagai langkah untuk meningkatkan spirit bela negara yang dinilai masih rendah di kalangan ASN.

"Gini deh sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. Coba lihat, gitu loh. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini," ujar Dedi, Rabu (2/4).

Sebagai bentuk terobosan, Dedi menegaskan bahwa kesadaran bela negara harus dibangun secara formal dan kultural.

Secara formal, pendidikan bela negara akan diberikan melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, secara kultural, ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari semangat bela negara.

"Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh ditebasin, sungai-sungai harus dikeruk, bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka, pepohonan harus ditanam. Itu kan Bela Negara sebenarnya," tambahnya.

Dedi menyebutkan bahwa pendidikan bela negara bagi ASN Jabar akan dimulai pada Juni 2025.

Ia sudah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman untuk menyiapkan program ini, dengan melibatkan pelatihan dari TNI dan Polri.

"Saya sudah minta ke Pak Sekda di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi," katanya dalam rilis resmi, Kamis (27/3).

Selain itu, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Dedi juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan daftar ASN dengan kinerja terbaik dan terburuk setiap bulan.

Hal ini dilakukan sebagai motivasi agar para ASN tetap mempertahankan kinerja terbaik mereka.

"Nanti dalam setiap bulan, kepala BKD mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, serta ASN yang kedul atau berkinerja kurang maksimal. Umumkan di setiap OPD," tegasnya.

Selain program bela negara, Dedi juga menandatangani kerja sama dengan TNI-Polri untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Kesepakatan ini mencakup sembilan sektor, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, pelatihan bela negara, serta penanganan bencana.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Mabes TNI AD, Jakarta, bersama Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Jumat (14/3).

Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyoroti perlunya aturan yang jelas dalam melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya.

(cn/a)