MEDAN -Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut akan tetap berjalan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur merupakan salah satu dari empat program prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur.
"Bidang infrastruktur di wilayah itu tetap dimaksimalkan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Karena infrastruktur masuk dalam program prioritas gubernur dan wakil gubernur kita," ujar Topan pada Jumat (4/4/2025).
Meskipun tidak merinci jenis infrastruktur apa yang menjadi fokus utama, Topan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan di provinsi tersebut.
"Kita telah melakukan berbagai kajian mendalam terkait efisiensi ini. Makanya kita pastikan pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
"Efisiensi itu sudah kita sadari bersama, namun ada solusinya. Seperti kita bisa lakukan pinjaman daerah dan banyak macam lainnya," jelasnya.
Topan juga menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur adalah bagian dari tugas pokok dan komitmen Dinas PUPR Sumut.
"Sudah menjadi tugas kami agar infrastruktur tetap berjalan. Sebab Pak Gubernur sudah mengatakan, ini program prioritas," tegasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Utara telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp 13 triliun.