Gibran Tegaskan Pembangunan Tak Lagi Jawa-Sentris Saat Kunker ke Papua Barat
MANOKWARI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi bersifat Jawasent
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) dari para pekerja di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga 5 April 2025, tercatat sebanyak 1.536 perusahaan diadukan karena telat atau bahkan tidak membayarkan hak tersebut kepada karyawannya.
Jumlah ini meningkat dibanding data sebelumnya pada Kamis (3/4) yang mencatat 1.523 perusahaan. Informasi tersebut dirilis Kemnaker berdasarkan data aduan yang masuk sejak 12 Maret hingga 4 April 2025.
Rincian Aduan Pelanggaran THR
Dari total aduan yang diterima, berikut rinciannya:
THR terlambat dibayar: 452 laporan
THR tidak sesuai ketentuan: 485 laporan
THR tidak dibayarkan sama sekali: 1.446 laporan
Sementara itu, aduan terkait Bonus Hari Raya (BHR) berjumlah 69 laporan.
"Laporan disampaikan melalui Posko THR (PTSA), Live Chat di https://poskothr.kemnaker.go.id, dan Pusat Bantuan Kemnaker di https://bantuan.kemnaker.go.id," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, Sabtu (5/4/2025).
Total keseluruhan laporan yang masuk mencapai 1.698 laporan, di mana baru 9% di antaranya yang telah diselesaikan, sedangkan 91% lainnya masih dalam proses penanganan.
Sanksi Tegas untuk Pelanggar
MANOKWARI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi bersifat Jawasent
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terpantau stabil pada perdagangan Minggu
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka Program Beasiswa Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang berulang tahun
NASIONAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai arahan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Pa
POLITIK
JAKARTA Partai NasDem merespons pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo S
POLITIK
BATU BARA Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali mengganggu ketenangan warga di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, membeberkan dugaan keterlibatan Nanik S Deyang dalam kasus korupsi ta
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta agar penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan penyebaran informasi ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi salah satu program pembiayaan yang banyak dicari pelaku UMKM untuk kebutuhan moda
EKONOMI