Empat Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Siapkan Gedung Milik Pemprov

SUMUT -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengentaskan kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata. Tahun ini, empat Sekolah Rakyat (SR) direncanakan mulai beroperasi di wilayah Sumut.

Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari:

Satu Sekolah Rakyat di gedung milik Pemprov Sumut,

Dua sekolah di gedung milik Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Deli Serdang,

Satu sekolah di Kampus V Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut yang berlokasi di Tebingtinggi.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 22 kabupaten/kota yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya. Jumlah tersebut meningkat dari laporan sebelumnya sebanyak 21 daerah.

"Tentunya kami, Pemda di Sumut, akan terus membantu mengatasi kemiskinan sebagaimana cita-cita Pak Presiden, agar masyarakat miskin bisa senyum dan senang, dan anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak," kata Bobby usai mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Dialog Pilar Sosial di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (11/4/2025).

Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan untuk masyarakat dari kalangan miskin dan miskin ekstrem, dengan sistem pendidikan berbasis asrama, fasilitas lengkap, dan kurikulum inklusif yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menargetkan sekitar 50 Sekolah Rakyat bisa beroperasi di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2025 ini. Saat ini, Kemensos tengah melakukan simulasi anggaran dan perencanaan jumlah siswa secara nasional.

"Kita sedang melakukan simulasi, menghitung kebutuhan secara nasional. Target kami, pertengahan tahun ini Sekolah Rakyat sudah bisa menerima murid baru," ujarnya.

Dialog ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan relawan Tagana. Semua pihak sepakat bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi langkah nyata menciptakan pendidikan yang setara dan berkeadilan sosial di Sumut.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya Sekolah Rakyat akan menjadi motor penggerak mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menjadi bagian dari pondasi menuju Indonesia Emas 2045.*