Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
Pemerintah daerah sebelumnya telah menjanjikan berbagai solusi, mulai dari perbaikan drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan saluran baru. Namun hingga kini, belum ada proyek nyata yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Partaonan, lambannya penanganan banjir turut disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara Pemkot Medan, Pemprov Sumatera Utara, dan pengelola jalan tol. "Ini sebenarnya masalah teknis yang bisa diselesaikan. Tapi karena tidak ada sinergi dan kemauan politik yang kuat, persoalan ini justru terus dibiarkan," ujarnya.
Ia menambahkan, warga berharap persoalan banjir tak lagi dijadikan komoditas politik atau sekadar bahan kampanye. "Kami butuh langkah konkret, mulai dari audit sistem drainase hingga realisasi proyek pengendalian banjir yang terencana dan terintegrasi," tegasnya.
"Janji boleh diulang, tapi jangan masalahnya juga ikut diulang. Banjir di Bandar Selamat sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika tak segera ditangani secara serius, bukan hanya aktivitas warga yang terganggu, tapi juga kredibilitas pemerintah yang terus dipertaruhkan," pungkasnya kepada awak media.*
(kp/j006)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL