Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Permasalahan banjir di kawasan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, terus menjadi momok bagi warga. Meski kepemimpinan di kota ini telah berganti dari satu periode ke periode berikutnya, kondisi banjir tak kunjung membaik. Janji-janji penanganan banjir yang pernah dilontarkan pejabat publik pun tak lebih dari sekadar wacana.
Ketua Asosiasi Alumni Teknologi TeladanMedan (AATT) mengatakan bahwa setiap kali hujan deras mengguyur Medan, kawasan di bawah Jalan Tol Bandar Selamat hampir selalu tergenang. Genangan air menutup jalan dan merendam permukiman warga, mengganggu berbagai aktivitas seperti berdagang, bekerja, hingga mengantar anak ke sekolah.
"Setiap kali hujan turun, jalanan pasti tergenang. Anak-anak sulit berangkat sekolah, kemacetan tak terhindarkan. Ini masalah yang sudah berlangsung lama, tapi kenapa tidak juga selesai?" keluh Partaonan Harahap, Yang juga sebagai Dosen Fakultas Teknik UMSU.
Tak hanya mengganggu rutinitas harian, banjir di kawasan tersebut juga berdampak besar pada perekonomian warga. Banyak pelaku usaha kecil merugi karena lapak mereka terendam. Sementara itu, kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan rutin saat genangan mencapai ketinggian tertentu.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menjanjikan berbagai solusi, mulai dari perbaikan drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan saluran baru. Namun hingga kini, belum ada proyek nyata yang benar-benar menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Partaonan, lambannya penanganan banjir turut disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara Pemkot Medan, Pemprov Sumatera Utara, dan pengelola jalan tol. "Ini sebenarnya masalah teknis yang bisa diselesaikan. Tapi karena tidak ada sinergi dan kemauan politik yang kuat, persoalan ini justru terus dibiarkan," ujarnya.
Ia menambahkan, warga berharap persoalan banjir tak lagi dijadikan komoditas politik atau sekadar bahan kampanye. "Kami butuh langkah konkret, mulai dari audit sistem drainase hingga realisasi proyek pengendalian banjir yang terencana dan terintegrasi," tegasnya.
"Janji boleh diulang, tapi jangan masalahnya juga ikut diulang. Banjir di Bandar Selamat sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika tak segera ditangani secara serius, bukan hanya aktivitas warga yang terganggu, tapi juga kredibilitas pemerintah yang terus dipertaruhkan," pungkasnya kepada awak media.*
(kp/j006)
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL