NIAS SELATAN – Proses pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Nias Selatan kembali disorot.
Di atas kertas, setiap puskesmas memiliki kewenangan menyusun sendiri rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, wewenang tersebut tidak sepenuhnya independen.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Nias Selatan, Emanuel Duha, menyebut bahwa penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui aplikasi e-Renggar milik Kementerian Kesehatan.
Namun, ia mengakui bahwa alokasi awal anggaran ditentukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan pagu pusat dan sejumlah indikator.
"Puskesmas menyusun kembali kegiatannya sesuai menu yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dan pagu alokasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan," ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Fakta di lapangan menunjukkan, puskesmas kerap kali diarahkan untuk memilih kegiatan yang mudah dipertanggungjawabkan secara administratif, meski berdampak kecil bagi masyarakat. Proses validasi yang ketat dan terpusat disebut telah menyempitkan ruang inovasi puskesmas untuk menjawab tantangan spesifik di wilayah mereka.
"Dinas Kesehatan tidak dominan dalam hal ini. Kami hanya berkoordinasi dan membimbing," tegas Emanuel.
Namun, sorotan muncul karena Dinas Kesehatan Nias Selatan juga menerima alokasi Dana BOK tersendiri—lebih dari Rp6 miliar di tahun 2024—di luar Rp36 miliar yang dialokasikan untuk 36 puskesmas.
Dana ini digunakan untuk fungsi pembinaan dan evaluasi, namun diduga menjadi alat kontrol terhadap perencanaan puskesmas.
Sejumlah kepala puskesmas yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa mereka merasa 'dikunci' untuk menyusun program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.
Usulan yang dinilai "tidak aman" secara administrasi akan otomatis dicoret saat proses desk dengan kementerian yang dilakukan secara daring.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah koordinasi yang dilakukan benar-benar membantu atau justru menjadi bentuk kendali terselubung?
DENPASAR Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Eutachiusia Seilani alias Tachya dal
Hukum dan Kriminal
BALI Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) resmi melakukan penyelidikan terhadap insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di S
Peristiwa
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu pagi dibuka menguat. IHSG naik sebesar 18,6
Ekonomi
NAGAN RAYA Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), bersama Forum Koordinasi Pimpi
Nasional
PALUTA Tragedi memilukan terjadi di Dusun Nanggulon, Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Seorang ibu muda be
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Dalam upaya mempererat silaturahmi dan mendengar langsung keluhan masyarakat, Polresta Denpasar kembali menggelar program Jumat C
Nasional
DENPASAR Polresta Denpasar terus memperkuat jalinan komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Minggu Kasih, yang kali ini dilaksanakan
Nasional
BEKASI Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengambil tindakan tegas dengan menyegel tempat penampunga
Hukum dan Kriminal
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Kabar terkait keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Nasional
bitvonline.comJakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pad
Nasional