Gempa M 5,6 Guncang Nias Utara Dini Hari, Warga Sempat Panik dan Terbangun
NIAS UTARA Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, pada Minggu (19/4/2026) pukul 03.06 WI
PERISTIWA
MEDAN -Komisi III DPRD Kota Medan mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan segera melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak, khususnya dari sektor tempat hiburan, restoran, dan hotel.
Langkah ini menyusul masih banyaknya pelaku usaha di Kota Medan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
"Kami minta Bapenda Medan bersama OPD teknis segera melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak dan hasilnya disampaikan ke Komisi III DPRD Medan," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Sinaga saat menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
RDP tersebut dihadiri oleh Bapenda Medan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Pariwisata, Satpol-PP, serta sejumlah pelaku usaha seperti perwakilan High5 Bar & Lounge dan Detonga Hotel.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta Dinas Pariwisata Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tempat hiburan. Jika ditemukan tempat yang beroperasi tanpa izin, Dinas Pariwisata diminta segera menyurati Satpol-PP untuk menindak tegas.
Tak hanya itu, Dinas Koperindag Kota Medan juga diminta menindak tegas usaha yang belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol (minol).
"Kami ingin seluruh pelaku usaha taat terhadap peraturan dan kewajiban pajaknya. Jika tidak, harus ada sanksi tegas. Ini demi peningkatan PAD dan ketertiban usaha di Kota Medan," tegas David.*
(ss/J006)
NIAS UTARA Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, pada Minggu (19/4/2026) pukul 03.06 WI
PERISTIWA
MEDAN Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan melepas peserta Smartfren Fun Run 2026 yang digelar di Jalan Pulau Pinang, Kecamatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Fraksi PDIP DPR untuk mengkritisi langkah Bupati Malang HM Sanusi yan
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku industri pasar modal agar mewaspadai meningkatnya risiko kejahatan korporas
EKONOMI
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar perusahaan memperluas kesempatan
NASIONAL
LABUHANBATU Kasus dugaan penggelapan dana umat senilai Rp 28 miliar di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, terus bergul
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Kabupaten Karo di Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam yang menonjol. Lanskap pegunungan, air ter
PARIWISATA
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto menyebut para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seIndonesia sebagai patriot yang berorient
NASIONAL
BEIRUT Kelompok Hizbullah membantah keterlibatannya dalam serangan mematikan terhadap pasukan penjaga perdamaian Perserikatan BangsaBan
INTERNASIONAL
JAKARTA Besbarini, ibu dari mendiang penyanyi Vidi Aldiano, mengungkapkan rasa syukur memiliki menantu seperti Sheila Dara. Ia menilai S
ENTERTAINMENT