BOGOR –Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa usulan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD akan dibahas secara mendalam. Pembahasan ini muncul seiring kritik terhadap tingginya biaya Pilkada langsung dan berbagai dampak negatif yang menyertainya.
“Mesti pasti kita akan bahas. Salah satunya ini sudah ada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kalau tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Gongnya akan kita tentukan, tapi sebelum itu, rapat-rapat akan kita adakan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).
Tito menyatakan dirinya mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Alasannya, sistem pemilihan langsung dinilai memakan biaya sangat besar dan sering memicu kekerasan di sejumlah daerah.
“Ya, saya sependapat. Kita bisa lihat sendiri betapa besarnya biaya untuk Pilkada. Belum lagi di beberapa daerah sering terjadi kekerasan. Dari dulu saya sudah menyuarakan Pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD,” ungkap Tito.
Tito menjelaskan, sistem demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan langsung, tetapi juga bisa diterapkan dalam bentuk perwakilan. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, hal itu tetap mencerminkan prinsip demokrasi.
“Kalau melalui DPRD, itu tetap demokrasi, hanya saja bentuknya demokrasi perwakilan. Tapi, ya, kita lihat dulu pendapat teman-teman di DPR, partai politik, akademisi, dan Kemendagri melalui kajian lebih lanjut,” jelasnya.
Wacana ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.
“Saya sangat tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan masih memiliki beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Wacana ini diharapkan membuka diskusi yang lebih konstruktif mengenai mekanisme Pilkada di masa mendatang.
(N/014)
JAKARTA Survei terbaru yang dirilis lembaga Indekstat menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat keyakinan publik terhadap masa dep
NASIONAL
ACEH TENGAH Lubang tanah raksasa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh, terus meluas hingga mencapai luas sekitar 27.000 meter persegi.
PERISTIWA
PIDIE JAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Re
PERTANIAN AGRIBISNIS
TAPTENG Pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada 25 November 2025 lalu,
PENDIDIKAN
PEKANBARU Seorang oknum Bhayangkari di Pekanbaru, Riau, inisial CN (40), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan hingga milia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tid
NASIONAL
BATAM Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton melal
HUKUM DAN KRIMINAL
BIMA Pergantian pejabat di tubuh Polres Bima Kota kembali menarik perhatian publik. AKBP Catur Erwin Setiawan, yang ditunjuk sebagai Pel
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kerja Polrestabes Medan dan jajaran dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Progres pembangunan 150 unit hunian tetap (Huntap) di atas lahan 7,5 hektare di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda
NASIONAL
