Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
ASAHAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Sumatera Utara (Sumut), tengah menganggarkan dana sebesar Rp 21,6 miliar untuk membayar narasumber dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.
Kegiatan ini mencakup verifikasi dan analisis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) serta audit kasus kematian maternal dan perinatal yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.
Dana tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun 2025. Informasi mengenai anggaran ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Asahan, dengan kode RUP 38999724.
Kegiatan ini diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Asahan dan dijadwalkan berlangsung dari Agustus 2025 hingga Desember 2025.
Paket kegiatan yang memiliki total anggaran Rp 21,6 miliar ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian maternal dan perinatal dengan melibatkan para ahli untuk memberikan analisis dan rekomendasi terhadap upaya kesehatan yang sudah dijalankan.
MPDN sendiri adalah sistem pelaporan yang mengumpulkan data terkait kematian ibu selama kehamilan atau setelah melahirkan, serta kematian bayi dalam tujuh hari pertama setelah kelahiran.
Pemkab Asahan berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak di daerah tersebut.*
(dc/J006)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK