TAPSEL -Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel dengan memecat tiga pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tiga pejabat yang dipecat tersebut adalah Kepala Puskesmas Pintupadang, seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang di Dinas Perdagangan.
Gus Irawan menjelaskan, pemecatan ini berdasarkan temuan dari Inspektorat yang mengungkapkan adanya praktik pungli yang merugikan masyarakat. Di Puskesmas Pintupadang, meskipun Tapsel telah mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga berobat gratis dengan menggunakan KTP, faktanya masih ditemukan pungutan yang tidak sah.
Baca Juga:
Di sektor pendidikan, salah satu kepala bidang di Dinas Pendidikan mengancam kepala sekolah agar memberikan "setoran" jika ingin tetap menjabat. Sementara di Dinas Perdagangan, ditemukan adanya iuran liar yang dibebankan kepada pedagang pasar.
Gus Irawan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pungli dalam pemerintahan yang dipimpinnya. "Saya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu," ujar Gus Irawan saat berkunjung ke Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumut, Medan, pada Senin (28/4/2025).
Baca Juga:
Bupati juga menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal di Pemkab Tapsel yang ditemukan melalui audit BPK. Hal ini menurutnya berhubungan langsung dengan rendahnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya bisa lebih maksimal mengingat alokasi anggaran yang besar, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang menyerap hampir 46% APBD Tapsel.
Gus Irawan berencana mendigitalisasi seluruh pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa meski banyak tantangan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan birokrasi akan menjadi fokus utamanya selama memimpin Tapsel.*
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
PEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, untuk diperiks
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel, dengan menaruh perhatian
Nasional
