Gubernur Sumut Bobby Nasution Dukung BPN dalam Penataan dan Sertifikasi Lahan

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap program-program strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sumut, termasuk penataan batas tanah, sertifikasi lahan, serta penyelesaian konflik agraria yang melibatkan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Hal ini disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (30/4/2025).

Menurut Bobby, masalah pertanahan di Sumut sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih kepemilikan lahan, lahan eks HGU (Hak Guna Usaha), lahan pemerintah/BUMN yang dikuasai masyarakat, hingga belum jelasnya batas wilayah tanah.

Ia menilai penyelesaian masalah ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Ini bukan hanya persoalan BUMN atau pemerintah, tapi juga persoalan masyarakat. Maka dari itu, penyelesaiannya harus cepat, tegas, dan berpihak pada kepentingan umum," tegas Bobby.

Gubernur juga menegaskan pentingnya sertifikasi aset tanah milik Pemprov Sumut, guna mencegah klaim dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan memperkuat legalitas aset daerah.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto mengapresiasi dukungan Gubernur Sumut dan menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan dan penyelesaian konflik lahan secara bertahap.

Menurutnya, keinginan kuat Pemprov Sumut untuk menyertifikatkan aset tanah sangat membantu dalam mempercepat proses kerja BPN.

"Kami sudah turun langsung ke masyarakat di wilayah-wilayah lahan konflik, dan secara umum mereka menerima serta mendukung program ini. Pemetaan batas juga sedang kami lakukan agar tidak terjadi lagi perbedaan data," ujar Sri Pranoto.

Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya kerja sama lintas sektor antara BPN, Pemprov Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga akurasi data, mempercepat sertifikasi, serta menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan Basarin Yunus Tanjung, Kepala BKAD Sumut Ramadani Lubis, dan jajaran BPN Sumut.*