Penuh Haru, 39 Siswa ‘Sulit Diatur’ Mulai Pendidikan Karakter Ala Militer Gagasan Dedi Mulyadi

JABAR -Suasana haru mewarnai halaman Markas Batalyon Armed 9, Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, di Jalan Raya Sadang-Subang, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025).

Sebanyak 39 siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang disebut "sulit diatur" oleh sekolah dan keluarganya resmi memulai program pendidikan karakter ala militer yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Para siswa tiba sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan bus dan truk milik Pemkab Purwakarta, dan langsung disambut dengan komando ala militer.

Mereka diarahkan oleh personel TNI dengan perintah tegas dan cepat, menggambarkan kedisiplinan yang akan menjadi bagian utama dalam pelatihan selama 14 hari ke depan.

Tangis Haru Orangtua

Tangisan pecah saat momen perpisahan singkat. Banyak orangtua menangis sambil memeluk anak mereka, menyematkan harapan besar agar perubahan positif terjadi. Salah satunya Elly, wali murid yang mengaku tak kuasa menahan air mata.

"Anak saya sering bolos dan susah dinasehatin. Saya titipkan ke program ini agar bisa berubah jadi lebih baik," ucap Elly penuh haru.

Elly menambahkan, dirinya telah menyiapkan perlengkapan lengkap dari rumah, dan mendukung penuh program ini demi masa depan anaknya.

Dimulai Bertepatan dengan Hardiknas 2025

Program ini resmi dimulai pada Jumat (2/5/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dedi Mulyadi menyebutkan, program ini dirancang untuk membina karakter siswa yang terlibat pergaulan bebas, geng motor, tawuran, hingga penyalahgunaan obat terlarang.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak. Tidak mengikuti sekolah formal, tetapi fokus pada karakter, tanggung jawab, dan disiplin. TNI dan Polri akan turun langsung ke rumah siswa," kata Dedi dalam keterangannya.

Program ini digelar lebih dulu di Purwakarta dan Kota Bandung, sebelum diperluas ke daerah lain di Jawa Barat.

Kontroversi dan Kritik

Meski mendapat dukungan dari sebagian orangtua, program ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk DPR yang mewanti-wanti agar tidak mengabaikan hak pendidikan formal siswa. Sejumlah pengamat menyebut perlu ada regulasi jelas dan pendampingan psikologis sebelum program diperluas.

Namun Dedi tetap yakin, program ini merupakan bagian dari solusi atas krisis moral dan sosial yang dihadapi generasi muda, dengan melibatkan pendekatan militer yang tegas namun membina.*

(km/J006)