Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA -DPP PDIP akhirnya mengeluarkan keputusan resmi untuk memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Tidak hanya Jokowi, dua anggota keluarga dekatnya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, juga turut dipecat. Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dan Bobby, menantu Jokowi, turut tercatat dalam surat keputusan pemecatan tersebut.
Keputusan pemecatan tersebut tertuang dalam surat nomor 1649/KPT-SDPP/XII/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 4 Desember 2024. Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP.
Komarudin menambahkan bahwa pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, Bobby, dan 27 anggota lainnya telah melalui proses yang jelas. “Keputusan ini telah disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan mencakup surat pemecatan untuk masing-masing, termasuk surat pemecatan Gibran (nomor 1650/KPT-SDPP/XII/2024) serta Bobby (nomor 1651/KPT-SDPP/XII/2024),” ungkap Komar saat memberikan keterangan di Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, yang turut hadir dalam Rapat Kerja Daerah PDIP Sulawesi Selatan pada Jumat, 27 September 2024, menegaskan bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan ketentuan internal partai dan proses yang berlaku. Pemecatan ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik PDIP, yang selama ini dikenal sebagai partai pengusung Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya.
Keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby memang mencuat setelah berkembangnya dinamika politik yang melibatkan keluarga Presiden ini. Namun, hal ini juga mencerminkan bagaimana internal PDIP mempertahankan konsistensi terhadap prinsip-prinsip partai, meskipun harus mengambil langkah tegas terhadap kader-kadernya yang dianggap sudah tidak sejalan dengan visi dan misi partai.
Di sisi lain, PDIP telah memastikan bahwa langkah ini akan diikuti dengan pengumuman resmi terkait pemecatan 30 anggota partai lainnya. Diharapkan keputusan ini dapat menjadi pijakan bagi kedewasaan politik PDIP dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Dengan begitu, perjalanan politik Jokowi dan keluarganya dalam konteks partai berlambang banteng moncong putih kini berakhir, meskipun hubungan personal dan politik mereka dengan PDIP tetap menjadi sorotan publik.
(N/014)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA