Rakor KPK dan Kepala Daerah Wilayah I: Komitmen Bersama untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

JAKARTA -Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (8/5/2025).

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh para kepala daerah dari Wilayah I Sumatera, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Selain itu, turut hadir juga Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariani Tambunan, serta jajaran Pemko Padangsidimpuan yang terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Roni Gunawan Rambe, Kepala Bappelitbangda Diapari Lubis, Kepala BPKPD Ady Supriadi, dan Inspektur Sulaiman Lubis.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh sinergi antara KPK dan pemerintah daerah.

"Kami sangat mendukung sinergi ini untuk memastikan bahwa pemerintahan di Kota Padangsidimpuan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, juga menegaskan dukungannya terhadap upaya kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah.

Ia mengapresiasi inisiatif KPK yang mendorong pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik.

"DPRD siap berperan aktif dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Sri Fitrah.

Dalam rakor ini, KPK menekankan pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, termasuk pengoptimalan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KPK juga mengusulkan penggunaan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan akurat sebagai langkah konkret pencegahan korupsi di daerah.

Acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah dari Wilayah I Sumatera, sebagai bukti komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.*