Akses Hukum Hingga Desa, Kemenkum Bali Percepat Harmonisasi Regulasi dan Posbankum
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk menjadikan Medan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kota Layak Anak 2025 di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Rabu (14/5/2025).
"Pemko berkomitmen menjadikan Medan sebagai Kota Layak Anak. Ini bukan sekadar gelar administratif, tapi amanah besar yang membutuhkan kerja keras dan sinergi lintas sektor," tegas Rico Waas.
Wali Kota menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi momen penting untuk pembelajaran dan refleksi agar Kota Medan benar-benar ramah anak dan menjadi tempat terbaik untuk tumbuh kembang generasi penerus.
"Kehadiran tim verifikasi dari Kementerian PPPA adalah bentuk nyata upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak," lanjutnya.
Langkah Nyata: Rencana Aksi, Regulasi, dan Gugus Tugas
Rico Waas menjelaskan bahwa Pemko Medan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah KLA 2022–2026, menerbitkan Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta membentuk Gugus Tugas KLA sebagai upaya konkret melindungi hak anak.
Selain itu, Pemko terus mengembangkan fasilitas ramah anak, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
"Pemko Medan berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti identitas, pendidikan, perlindungan, rekreasi, kesehatan, hingga partisipasi dalam pembangunan," ujar Waas.
Sekolah Ramah Anak dan Sinergi Lintas Sektor
Sebagai bagian dari upaya sistematis, Wali Kota juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah ramah anak, dengan menilai enam indikator utama, antara lain:
Kebijakan sekolah ramah anak
Tenaga pendidik terlatih hak anak
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hadir di SMA Negeri 2 Denpasar untuk memberikan edukasi seputar hak paten dan pel
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2
PEMERINTAHAN
BINJAI Kalaksa BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, ST, menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di tengah bulan suci Ramadhan, Sen
PEMERINTAHAN
BATUBARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kembali datangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara (Kejari) dalam rangka Aksi Unju
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Sebuah pohon yang diduga lapuk tumbang dan menutupi sebagian badan Jalan Negara Lintas Sumatera, tepatnya di dekat Polse
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Dugaan interogasi oleh sekuriti PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJ Agri Siais) terhadap sejumlah karyawan di lo
NASIONAL
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, mengikuti rapat koordinasi tingkat tinggi secara virt
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, menegaskan pentingnya penataan perdagangan oleh Pemerintah Kot
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang mahasiswi berinisial NK, 18 tahun, yang merupakan anak yatim, diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang tenaga
HUKUM DAN KRIMINAL