Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
bitvonline.com-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons fenomena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda industri media tanah air.
Ia menyatakan akan segera bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas langkah-langkah strategis terkait permasalahan ini.
"Nanti kita akan bertemu dengan Menaker, minggu ini. Belum ketemu jadwalnya. Minggu depan mudah-mudahan sudah bisa bertemu," ujar Meutya kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Meutya menilai gelombang PHK di industri media banyak dipicu oleh perubahan besar dalam teknologi dan perilaku konsumen yang mengharuskan media beradaptasi dengan cepat.
"Pada prinsipnya memang ada disrupsi teknologi yang mengakibatkan tantangan bagi industri ini, pers, memang akan sangat menantang," katanya.
Namun ia menegaskan, pemerintah tak tinggal diam. Kemkomdigi saat ini tengah menghimpun masukan dari pelaku industri, termasuk asosiasi media televisi dan digital, guna menyusun kebijakan yang lebih relevan.
Berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sejak 1 Januari hingga 10 Maret 2025, tercatat sebanyak 73.992 pekerja terdampak PHK di berbagai sektor, termasuk media. Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan jumlah pekerja yang terdampak PHK sepanjang Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang.
Sejumlah media nasional dan regional diketahui telah melakukan efisiensi dengan memangkas ratusan pekerja dalam beberapa bulan terakhir.
Meutya memastikan pemerintah akan hadir dalam menyikapi fenomena ini, tak hanya dari sisi ketenagakerjaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mendorong transformasi digital media yang sehat dan berkelanjutan.
"Kita sedang mendata masukan-masukan dari industri. Beberapa asosiasi seperti asosiasi televisi itu sudah kita minta masukan tertulis," tutup Meutya.*
(kp/j006)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK