JAKARTA -Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto fokus memberantas praktik premanisme, terutama yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam diskusi publik bertajuk "Double Check: Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?" yang digelar di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu proses bisnis," ujar Hasan.
Baca Juga:
Hasan mengungkapkan bahwa praktik premanisme menciptakan biaya-biaya tambahan dan beban psikologis bagi para pelaku usaha. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
"Investor takut masuk. Orang-orang yang ingin berusaha takut karena adanya pungli, pemalakan, dan intimidasi," jelasnya.
Baca Juga:
Terkait kekhawatiran publik bahwa pemerintah menyasar organisasi masyarakat (ormas), Hasan menegaskan bahwa tidak semua ormas disamaratakan. Pemerintah hanya akan menindak aksi premanisme, bukan keberadaan ormas itu sendiri.
"NU, Muhammadiyah, IDI – semua itu ormas. Kita tidak pukul rata. Yang disasar adalah tindakan premanismenya, bukan label organisasinya," tegas Hasan.
Pemerintah saat ini tengah membentuk tim khusus untuk mengatasi praktik premanisme, baik yang dilakukan individu maupun kelompok.
Hasan menegaskan bahwa langkah penindakan ini dilakukan dengan pendekatan yang tetap mempertimbangkan aspek pembinaan sosial.
"Mereka juga anak bangsa. Harus dicari jalan keluar, dibina, diarahkan agar bisa berkontribusi secara produktif," ucapnya.
Hasan berharap pemberantasan premanisme ini akan membuka lapangan kerja baru, sehingga individu yang sebelumnya terlibat dalam aksi premanisme bisa beralih ke pekerjaan formal.
"Kalau usaha nyaman dan aman, lapangan kerja terbuka. Yang dulunya malak, bisa diajak kerja resmi," pungkas Hasan.*
Sebagai informasi, Polri telah menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan sejak 1 Mei 2025, yang menyasar berbagai praktik premanisme di seluruh Indonesia.*
(dc/j006)
BANDA ACEH SMA 1 Muhammadiyah Banda Aceh menunjukkan keseriusannya dalam bersaing dengan sekolahsekolah negeri maupun swasta lainnya di Ko
Pendidikan
SIBOLGA Polres Sibolga melaksanakan pengamanan ketat dalam rangka perayaan Ulang Tahun Dewa Chi Kung di Klenteng Cetiya Sakyamuni, yang ber
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri menantang Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa laporan harta kekayaannya. Ia siap untuk
Nasional
SIBOLGAKomitmen Polres Sibolga dalam memberantas praktik perjudian kembali dibuktikan. Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Sibolga berhasil menga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Forum Purnawirawan TNI secara tegas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera menindaklanjuti sur
Politik
MEDAN Anggota Komisi V DPR RI H. Musa Rajekshah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, ya
Pemerintahan
JAKARTA Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, membantah keras tudingan bahwa dirinya menitipkan Pratama Arhan, menantunya, ke Timnas In
Nasional
JAKARTA Komitmen Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam mengembangkan program Polisi Cilik (Pocil) di seluruh Indonesia mendapat apresia
Pemerintahan
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program modernisasi sistem prediksi c
Nasional
JAKARTA Polda Metro Jaya hari ini, Senin (7/7/2025), menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait laporan Presiden ke7 Republi
Nasional