JAKARTA – Tim dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) di Jalan Raden Saleh Raya No. 9, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Dalam kunjungan ini, tim KPK yang hadir terdiri dari Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, yakni Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, dan Ardiansyah. Mereka diterima langsung oleh jajaran pimpinan PKB, termasuk Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya KPK memperkuat tata kelola partai politik yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga:
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini hal yang baik karena PKB terbuka terhadap siapa pun, apalagi keterbukaan publik ini penting, termasuk diskusi mengenai tata kelola partai," ujar Cucun.
Soroti Biaya Politik Tinggi dan Minimnya Dana Banpol
Baca Juga:
Cucun, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang tidak seimbang dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah.
"Regulasi penggunaan Banpol saat ini tidak fleksibel, padahal partai politik butuh ruang untuk kaderisasi. Misalnya, membantu pesantren tidak boleh pakai Banpol karena keterikatan aturan Permendagri," jelasnya.
Menurutnya, solusi dari mahalnya biaya demokrasi adalah memperkuat kemandirian partai politik melalui peningkatan dan pelonggaran penggunaan dana Banpol. Cucun juga mengapresiasi langkah KPK yang sebelumnya telah merekomendasikan peningkatan Banpol hingga Rp12 ribu per suara.
Dorongan Demokrasi Efisien dari PKB
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menambahkan bahwa sudah sejak lama PKB mendorong sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan berbiaya murah, tanpa mengorbankan substansi dan kualitas.
"Kami telah menawarkan kepada berbagai pihak, termasuk partai politik lain dan pemerintah, tentang konsep demokrasi yang efisien, baik di Pilpres, Pileg, Pilkada, hingga Pilkades," kata Hasanuddin.
Hadir pula dalam pertemuan ini Wakil Ketua Umum DPP PKB M. Rano Alfath, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta Wasekjen Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce.
Pertemuan antara KPK dan PKB ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat akuntabilitas dan transparansi partai politik, sekaligus menekan potensi praktik korupsi akibat tekanan biaya politik yang tinggi.*
(oz/j006)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program modernisasi sistem prediksi c
Nasional
JAKARTA Polda Metro Jaya hari ini, Senin (7/7/2025), menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait laporan Presiden ke7 Republi
Nasional
BATU BARA Seorang pria yang berprofesi sebagai juru parkir, Iwan (38), menyerahkan diri ke Polres Batu Bara setelah melakukan aksi kekerasa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Piala Presiden 2025 kembali mencuri perhatian, bukan hanya lewat persaingan timtim elit di lapangan, tetapi juga lewat pencapaian
Olahraga
PADANG SIDIMPUAN Tim muda SSB Harapan Putra Padangsidimpuan kembali menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola usia dini. Lima pemain t
Olahraga
JAKARTA Kodam IX/Udayana kembali mencatatkan prestasi gemilang di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dalam ajang penilaian kinerja publikasi sa
Nasional
LAMONGAN, JAWA TIMUR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab)La
Nasional
BANDA ACEH Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan &039Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh,
Nasional
Pangandaran, Jawa Barat Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Tenggara Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Se
Peristiwa
Flores Timur, NTT Gunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi dahsyat pada Senin (7
Peristiwa