Stafsus Menteri Imipas Tegaskan Integritas dan Pelayanan Prima Jadi Panglima di Imigrasi Sumut

MEDAN- Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa integritas dan semangat pelayanan kepada masyarakat harus menjadi panggilan utama, bukan sekadar kewajiban pekerjaan dalam jajaran Imigrasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan penguatan strategis kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara (Kanwil Imigrasi Sumut) dalam kunjungan kerja ke Medan, Selasa (20/5/2025).

"Jaga terus integritas dan semangat dalam melayani masyarakat. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi panggilan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa," ujar Abdullah Rasyid, yang juga merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU).

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Rasyid menyampaikan tiga arahan penting dari Menteri Imipas Agus Andrianto kepada seluruh jajaran imigrasi di wilayah Sumut:

Apresiasi atas Kinerja Positif

Menteri Imipas memberikan penghargaan atas kinerja positif yang ditunjukkan oleh Kanwil Imigrasi Sumut dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program nasional seperti Asta Cita Presiden RI dan Program Akselerasi Kementerian sangat bergantung pada sinergi pusat-daerah.

Rasyid mendorong seluruh pegawai imigrasi untuk semakin terbuka, adaptif, dan humanis, termasuk dalam pemanfaatan media sebagai alat komunikasi publik yang strategis.

"Transformasi kelembagaan ke arah yang lebih modern dan humanis harus terus dikawal. Pelayanan digital bukan hanya alat, tetapi budaya baru yang wajib dibangun bersama," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumut, Teodorus Simarmata, menyatakan komitmennya dalam menindaklanjuti arahan tersebut.

"Arahan yang disampaikan menjadi penyemangat kami untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami siap bergerak menuju pelayanan keimigrasian yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Teodorus.

Kunjungan kerja ini bukan hanya agenda formalitas, tetapi menjadi momentum strategis yang menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik di lingkungan keimigrasian adalah sebuah gerakan nyata, demi mewujudkan layanan prima, bersih, dan akuntabel di seluruh penjuru Indonesia.*

(ws/j006)