Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA -Terdakwa kasus perlindungan situs judi online, Zulkarnaen Apriliantony, menegaskan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (kini Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi), Budi Arie Setiadi, tidak menerima aliran dana dari aktivitas ilegal tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Tony, sapaan akrab Zulkarnaen, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
"Ini saya ingin meluruskan, supaya di media juga jangan aneh-aneh nih. Pak Budi Arie tidak menerima apapun dari perjudian online ini," ujar Tony di hadapan majelis hakim.
Tony mengklaim bahwa seluruh praktik perlindungan situs judi online dilakukan oleh sejumlah pihak internal tanpa sepengetahuan Budi Arie. Ia bahkan menyatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya, baik di dunia maupun di akhirat.
"Dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalankan ini, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa pertanggungjawabkan, dunia akhirat. Itu saja," tegas Tony.
Nama Budi Arie sebelumnya disebut dalam dakwaan bersama empat terdakwa utama yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto (pegawai Kemenkominfo), Alwin Jabarti Kiemas (Direktur PT Djelas Tandatangan Bersama), dan Muhrijan alias Agus. Keempatnya didakwa melakukan upaya sistematis untuk melindungi situs judi online dari pemblokiran oleh pemerintah.
Mereka dijerat dengan UU ITE dan KUHP, serta disebut bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya, termasuk pegawai Kominfo serta pihak eksternal yang menjadi penghubung dengan pengelola situs judol.
Meski disebut sebagai teman dekat dan penghubung Budi Arie dalam dakwaan, Zulkarnaen menegaskan bahwa mantan menteri tersebut tidak terlibat dalam skema dan tidak menerima keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini jika terdapat petunjuk baru atau arahan dari majelis hakim terkait kemungkinan keterlibatan pejabat publik lainnya.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK