Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG— Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi usai pernyataannya yang menyebut Deli Serdang sebagai "Kabupaten Nahdliyin" viral dan memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya saat aksi unjuk rasa kader Al-Washliyah.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Pemkab Deli Serdang pada Kamis (29/5/2025), Lom Lom menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengadu-domba atau menyinggung pihak tertentu dengan pernyataan tersebut.
"Saya tidak pernah memiliki niat atau ekspektasi apapun untuk mengaitkan kata Kabupaten Nahdliyin kepada pihak atau golongan manapun. Saya mohon maaf apabila ucapan saya menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat," ujar Lom Lom.
Ia menjelaskan bahwa istilah Nahdliyin dan Nahda berasal dari bahasa Arab yang ia pahami sebagai bentuk cinta damai dan kebangkitan menuju kesejahteraan.
"Menurut pemahaman saya dalam proses saya mengaji, kata Nahdliyin bermakna cinta damai dan kebangkitan kesejahteraan. Maka maksud saya, Deli Serdang adalah kabupaten yang cinta damai," imbuhnya.
Lom Lom juga mengaku tidak berniat membandingkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan Al-Washliyah.
Pernyataan tersebut ia lontarkan saat massa demonstrasi Al-Washliyah melakukan aksi unjuk rasa terkait persoalan lahan bangunan Pemkab yang diklaim berdiri di atas tanah milik Al-Washliyah.
Demo yang digelar di depan Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/5/2025), sempat ricuh.
Lom Lom menyebut kericuhan dipicu oleh aksi demonstran yang menurutnya "tidak tertib dan tidak beradab".
"Mereka datang tidak tertib, makanya saya bilang di sini banyak melahirkan Nahdliyin, maksud saya masyarakat yang menjunjung moral," katanya.
Namun, pernyataan itu justru dinilai provokatif oleh massa.
Ketua Ikatan Sarjana Al-Washliyah Sumut, Abdul Thaib Siahaan, menyebut Lom Lom yang memancing emosi massa, sehingga terjadi kericuhan kecil, termasuk pelemparan botol plastik ke arah pejabat.
"Awalnya demo berjalan damai, tapi pernyataan Wakil Bupati dan beberapa ASN memancing emosi peserta aksi," ujar Abdul Thaib.
Hingga kini, pihak Al-Washliyah belum menyampaikan sikap resmi apakah akan menempuh jalur hukum atau penyelesaian secara organisasi terkait ucapan Lom Lom.
Namun, permintaan maaf terbuka dari Wabup tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan.*
(d/a008)
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI