Eks Kapolres Bima Kota Hadapi Sidang Etik, Kompolnas Desak Polri Bongkar Jejaring Narkoba
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar jaringan pemasok narkoba yang te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto, berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO), Minggu (1/6/2025).
Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini mencatat bahwa 81 persen publik merasa puas, dengan rincian 13 persen sangat puas, 46 persen puas, dan 22 persen cukup puas.
Sementara itu, 15 persen responden menyatakan tidak puas, dan 4 persen sangat tidak puas.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan adanya ekspektasi kuat masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo di tengah tantangan nasional yang masih kompleks.
"Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi," ujar Dedi.
Beberapa alasan utama di balik tingkat kepuasan tersebut antara lain: ketegasan dan wibawa Presiden (19,5 persen), dukungan terhadap pemberantasan korupsi (16,7 persen), serta pengalaman dalam pemerintahan (11,5 persen).
Selain itu, 9,4 persen responden menyebutkan program-program yang berpihak kepada rakyat, 6,2 persen memuji program bantuan sosial, dan 5,9 persen menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah positif.
Faktor lain seperti empati terhadap rakyat kecil, kecepatan kerja, dan jaminan keamanan juga turut menjadi sorotan.
Survei ini juga mengungkapkan isu-isu yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani pemerintah. S
ebanyak 31,8 persen responden menuntut stabilisasi harga kebutuhan pokok (sembako), sementara 12,5 persen mendesak penciptaan lapangan kerja.
Isu lainnya meliputi keamanan (9,6 persen), kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen), jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), dan biaya pendidikan yang terjangkau (3,5 persen).
Survei IPO dilakukan pada periode 22–28 Mei 2025 melalui wawancara tatap muka.
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar jaringan pemasok narkoba yang te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN WhatsApp yang menyimpan foto, video, dan dokumen secara otomatis sering membuat memori internal HP penuh, sehingga perangkat menja
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS
SOSOK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak melupakan peran Amerika Serikat dalam berbagai fase krisi
NASIONAL
DENPASAR Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Wayan Redana, menghadiri Pengukuhan Kepal
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang perubahan Peratura
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Istilah mokel kerap muncul dalam percakapan seharihari dan media sosial saat bulan Ramadan, terutama untuk menggambarkan perilaku
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba, Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni, menyerahkan bukti dugaan pemerasan senilai Rp 30
ENTERTAINMENT
SERANG Seorang warga Kota Serang, Banten, bernama Alifah Maryam (29) kini menjadi tersangka kasus penghinaan setelah melaporkan dugaan p
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan barang bukti pabri
HUKUM DAN KRIMINAL