Aceh Kepung Empat Pulau! Ratusan Warga, DPR & DPD RI Turun Tangan Lawan Keputusan Kemendagri

ACEH SINGKIL— Konflik tapal batas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas.

Hari ini, Selasa (3/6), ratusan warga Aceh Singkil bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh melakukan aksi simbolik dengan mendatangi empat pulau sengketa, yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan di Kecamatan Singkil Utara.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Rombongan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD asal Aceh bersama jajaran Pemkab Aceh Singkil bergerak menggunakan kapal cepat, disusul ratusan warga dan nelayan dengan kapal kayu dan speed boat.

Di lokasi, mereka menggelar deklarasi menuntut pembatalan keputusan tersebut dan mengembalikan kedaulatan empat pulau ke Aceh.

Dalam pertemuan yang digelar malam sebelumnya di Pendopo Bupati Aceh Singkil, Pemkab membeberkan sejumlah bukti kuat bahwa wilayah tersebut sah milik Aceh, baik dari aspek sejarah, dokumen agraria, maupun bukti fisik.

"Saat rapat, Sumut tidak pernah mampu menunjukkan bukti kuat. Tapi keputusan tetap tidak berpihak kepada kita," ujar Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi.

Anggota DPD RI, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Dalam Negeri guna meminta klarifikasi.

Jika tak membuahkan hasil, ia siap menempuh jalur hukum.

Sementara itu, anggota DPR RI Irmawan mencurigai adanya "operasi senyap" yang menyebabkan wilayah Aceh dialihkan secara administratif ke Sumatera Utara.

"Setiap perdebatan kita menang, tapi keputusan tetap merugikan Aceh. Ini bukan hal biasa, ini soal harga diri," tegasnya.

Senator Azhari Cage menyebut klaim garis pantai oleh Kemendagri tidak relevan.

Ia menyoroti keberadaan surat tanah yang dikeluarkan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh sebagai bukti kuat keabsahan wilayah tersebut.

"Jangan dibodohi dengan garis pantai. Kami punya legalitas sejarah dan dokumen," serunya.

Kekhawatiran juga datang dari anggota DPD RI Darwati A Gani, yang menyoroti kemungkinan pembangunan prasasti oleh Pemprov Sumut di pulau-pulau sengketa, yang dikhawatirkan akan memperkuat klaim fisik wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang diwarnai semangat perjuangan, seluruh peserta sepakat untuk terus memperjuangkan empat pulau hingga titik darah penghabisan.*

(tb/a008)