JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kapal-kapal pengangkut bijih nikel yang menggunakan nama mirip dengan inisial Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Bahlil membantah adanya keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat.
"Oh, itu enggak ada itu, di mana itu," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang sempat jadi sorotan bukan dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi. Pemerintah bahkan telah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Keempat perusahaan itu adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham.
Baca Juga:
"Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," jelas Bahlil.
Kapal-kapal dengan nama mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut, seperti TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana, memang tercatat secara resmi dalam data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub). TB adalah singkatan dari tug boat, kapal penarik atau pendorong kapal lain.
Baca Juga:
Berdasarkan data Ditkapel, terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam dan enam kapal bernama Dewi Iriana yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, sebagian besar terafiliasi dengan PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk.
Isu ini menjadi sorotan publik setelah banyak video viral yang menarasikan kapal-kapal tersebut sebagai pengangkut bijih nikel dari Raja Ampat, dengan dugaan keterkaitan nama kapal dengan Presiden dan Ibu Negara.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindaklanjuti segala aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan di kawasan strategis seperti Raja Ampat.*
(km/j006)
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa