ACEH -Pemerintah Aceh akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (17/6), guna membahas status empat pulau yang tercatat dalam Kepmendagri sebagai wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Aceh membawa sejumlah dokumen penting, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut, disaksikan langsung oleh Mendagri kala itu.
"Sudah ada kesepakatan tahun 1992 yang menyatakan keempat pulau itu masuk wilayah Aceh," ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
Baca Juga:
Syakir menegaskan bahwa SKB tersebut merupakan dokumen sah yang memiliki kekuatan hukum. Ia merujuk pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf F Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang menyebut bahwa dokumen kesepakatan dua wilayah merupakan alat bukti dalam penegasan batas daerah.
Keempat pulau yang disengketakan adalah:
Baca Juga:
Pulau Panjang
Pulau Lipan
Pulau Mangkir Gadang
Pulau Mangkir Ketek
Pulau-pulau tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Sumut dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Meski demikian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan pihaknya tidak akan membawa kasus ini ke PTUN. Pemprov lebih memilih jalur diplomasi administratif dan politik.
"Kita akan lakukan pendekatan secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai juga, kami akan temui Presiden Prabowo," ujar Mualem.
Pemerintah Aceh juga tengah menyusun formulir keberatan resmi yang akan diserahkan ke Kemendagri, berisi bukti historis, yuridis, dan geografis bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Aceh.
Isu ini telah memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Dalam aksi unjuk rasa baru-baru ini, para pendemo bahkan membawa bendera Bulan Bintang sebagai simbol identitas Aceh yang merasa terancam wilayahnya dikurangi.
Pertemuan dengan Mendagri diharapkan menjadi titik terang penyelesaian sengketa secara damai tanpa konflik berkepanjangan antara dua provinsi bertetangga.
(dc/j006)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
