ACEH -Pemerintah Aceh akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (17/6), guna membahas status empat pulau yang tercatat dalam Kepmendagri sebagai wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Aceh membawa sejumlah dokumen penting, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut, disaksikan langsung oleh Mendagri kala itu.
"Sudah ada kesepakatan tahun 1992 yang menyatakan keempat pulau itu masuk wilayah Aceh," ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
Baca Juga:
Syakir menegaskan bahwa SKB tersebut merupakan dokumen sah yang memiliki kekuatan hukum. Ia merujuk pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf F Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang menyebut bahwa dokumen kesepakatan dua wilayah merupakan alat bukti dalam penegasan batas daerah.
Keempat pulau yang disengketakan adalah:
Baca Juga:
Pulau Panjang
Pulau Lipan
Pulau Mangkir Gadang
Pulau Mangkir Ketek
Pulau-pulau tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Sumut dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Meski demikian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan pihaknya tidak akan membawa kasus ini ke PTUN. Pemprov lebih memilih jalur diplomasi administratif dan politik.
"Kita akan lakukan pendekatan secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai juga, kami akan temui Presiden Prabowo," ujar Mualem.
Pemerintah Aceh juga tengah menyusun formulir keberatan resmi yang akan diserahkan ke Kemendagri, berisi bukti historis, yuridis, dan geografis bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Aceh.
Isu ini telah memantik reaksi dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Dalam aksi unjuk rasa baru-baru ini, para pendemo bahkan membawa bendera Bulan Bintang sebagai simbol identitas Aceh yang merasa terancam wilayahnya dikurangi.
Pertemuan dengan Mendagri diharapkan menjadi titik terang penyelesaian sengketa secara damai tanpa konflik berkepanjangan antara dua provinsi bertetangga.
(dc/j006)
MEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
Pemerintahan
MEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas
MEDAN Dalam upaya mendukung kestabilan harga pangan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, Pemerinta
Ekonomi
SIMALUNGUN Seorang pelajar berinisial FSL (15 tahun) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai tersangka dalam
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi yang ko
Pemerintahan
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah guna mendukung program unggulan Bup
Pemerintahan
TABANAN Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Bank Woori Saudara Tabanan pada
Nasional
TABANAN Sebanyak 45 personel Polwan Polres Tabanan mengikuti rapat rutin bulanan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres
Nasional
