PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak Maret 2025.
Langkah ini diambil guna mempercepat dan mengefisienkan penyaluran tunjangan yang selama ini melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Per Juni 2025, realisasi penyaluran tunjangan guru telah mencapai Rp 16,71 triliun kepada 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Ini merupakan penyaluran tahap I, sementara tahap II dijadwalkan dimulai dalam bulan ini.
"Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, Rabu (18/6).
Skema baru ini menghapus jeda waktu pencairan tunjangan yang sebelumnya dialami guru akibat mekanisme melalui pemda. Guru kini menerima dana langsung ke rekening pribadi, mempercepat manfaat dan mengurangi potensi keterlambatan.
Sebanyak 84.000 guru lainnya masih dalam proses verifikasi dan validasi agar bisa mendapatkan tunjangan di tahap selanjutnya. Pemerintah memastikan bahwa jumlah penerima akan ditambah secara bertahap sesuai dengan validasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam kesempatan yang sama, Kemenkeu melaporkan bahwa hingga Mei 2025, belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari total target APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan April yang masih di angka Rp 806,2 triliun.
Adapun:
Belanja pemerintah pusat (BPP): Rp 694,2 triliun
Belanja K/L: Rp 325,7 triliun
Belanja non-K/L: Rp 368,5 triliun
Pendapatan negara: Rp 995,3 triliun (33,1 persen dari target)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL