Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
MEDAN - Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas jalan dan aset strategis dengan dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan Kota Medan.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat tata kelola aset publik.
Kepala SDABMBK Medan, Gibson Panjaitan, menjelaskan bahwa pertemuan lintas instansi digelar untuk memaparkan sistem integrasi data pertanahan. Hal itu diharapkan dapat mendukung pencatatan resmi dan pengelolaan aset daerah secara optimal.
"Pemerintah Kota Medan menargetkan pada tahun 2025 seluruh ruas jalan dan aset strategis lainnya telah bersertifikat, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung peningkatan PAD," ujar Gibson, Jumat (20/6/2025).
Dengan sertifikat resmi, aset-aset milik daerah dapat digunakan secara produktif, termasuk dalam nilai sewa, kemitraan, atau pengelolaan oleh OPD.
Gibson menambahkan bahwa Pemko Medan memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 75 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Keringanan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tambahnya, sebagai bagian dari visi keadilan sosial dan layanan pemerintahan yang inklusif.
Walikota Medan, Rico Waas, menyatakan sangat mendukung program integrasi sistem data pertanahan dan perpajakan, termasuk sinkronisasi antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
"Kita siap berkoordinasi dan percepat sistem data terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih," jelasnya.
Dengan sistem ini, masyarakat bisa lebih mudah memenuhi kewajiban PBB-P2, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi PAD dari sektor pertanahan.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, menyatakan komitmen BPN dalam mendukung langkah sertifikasi dan validasi aset milik daerah.
"Tugas kami adalah administrasi pertanahan — memberikan dan menerbitkan sertifikat — serta mensinkronkan data untuk mendukung pembangunan dan peningkatan PAD," terang Sri Pranoto.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK