Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terus Berlanjut, Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di IKN pada 2029

IKN -Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan target IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2029. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa proyek ambisius ini tetap berjalan meskipun berbagai tantangan dihadapi.

“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” ujar Hasan dalam keterangannya pada Selasa (10/12/2024).

Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, sebagai bagian dari transisi kepindahan pusat pemerintahan. “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, di sana akan ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa infrastruktur dasar di IKN akan siap pada awal tahun 2025. Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga menjadi bagian dari persiapan ini, diikuti dengan pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.

“Pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya untuk mengantisipasi peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta,” ujar Diana. Ia juga menegaskan bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sudah disiapkan dan terus diprioritaskan. “Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada untuk melanjutkan infrastrukturnya,” tambah Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN yang berlangsung di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta pada Senin (9/12/2024).

Proyek IKN ini diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota, sekaligus mengatasi masalah kemacetan dan bencana alam yang semakin memburuk. Dengan rencana pemindahan yang sudah terencana matang, Presiden Prabowo berharap IKN akan menjadi simbol baru dari pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

(N/014)