Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA -Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, menjadi sorotan publik setelah dilaporkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait polemik pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam sebuah keterangan video, JK menuduh Agung Laksono berusaha merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, sebuah tindakan yang disebutnya sebagai kebiasaan Agung Laksono.
Jusuf Kalla dalam videonya mengungkapkan bahwa upaya tersebut merupakan pengkhianatan terhadap organisasi PMI dan berbahaya bagi kemanusiaan. “Kami sudah melapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau,” ujar JK, yang merujuk pada langkah Agung yang menurutnya telah menciptakan ketegangan dalam tubuh PMI.
Menurut JK, Agung Laksono memiliki rekam jejak yang sama di dalam Partai Golkar, di mana dia pernah memicu perpecahan dalam partai tersebut. “Itu ilegal dan pengkhianatan. Pak Agung Laksono pernah pecah Golkar dan membentuk Kosgoro tandingan, itu hobinya, tapi itu harus kita lawan,” lanjut JK.
Namun, kubu Agung Laksono membantah tuduhan tersebut. Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, mengklaim bahwa adanya kejanggalan dalam Munas PMI yang digelar sebelumnya. Salah satunya adalah pembatasan pembahasan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dianggap menghambat diskusi mengenai masa jabatan Ketua Umum PMI, yang menjadi isu penting dalam proses pemilihan tersebut.
Ulla juga menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan 254 suara dukungan dalam Munas tandingan yang digelar oleh kubu Agung Laksono, yang akhirnya menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029. Sementara itu, dalam Munas versi Jusuf Kalla, JK terpilih sebagai Ketua Umum PMI dengan aklamasi.
Agung Laksono, yang lahir di Semarang pada 23 Maret 1949, dikenal luas sebagai politikus senior yang telah mengabdi dalam berbagai posisi penting di Partai Golkar. Karier politiknya dimulai sejak menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar pada 1984-1989, hingga menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957. Di pemerintahan, Agung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi Menteri Agama serta Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, Agung Laksono juga pernah menjabat Ketua DPR RI periode 2004-2009 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pada periode 2019-2024. Harta kekayaannya, berdasarkan laporan LHKPN 2023, mencapai Rp 66.875.961.232, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, serta harta bergerak lainnya.
Ketegangan antara JK dan Agung Laksono ini semakin memperuncing kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi PMI, yang berdampak pada kedua kubu yang saling bersaing untuk merebut posisi ketua umum. Sementara itu, polisi kini tengah menyelidiki laporan yang disampaikan oleh Jusuf Kalla.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN