Pemerintah Rencanakan WFH ASN untuk Efisiensi, Pimpinan Komisi II Ingatkan Soal Pelayanan Publik
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
MEDAN -Biaya pengadaan pengharum ruangan di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Utara tercatat mencapai Rp169.743.000, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumut, dari total pagu anggaran sebesar Rp185.175.000.
Menanggapi sorotan publik, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut, Efi Julianti, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Pengadaan itu demi kenyamanan aktivitas di kantor wakil rakyat dan telah dilakukan secara rutin, efisiensi, transparan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Efi kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut.
Menurut Efi, pengadaan telah melalui perencanaan terstruktur, mulai dari penyusunan rencana kerja, penetapan pejabat pengadaan, hingga input ke dalam aplikasi Sirup LKPP, sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
"Seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan. Bahkan, pengadaan ini diaudit secara berkala oleh BPK dan sampai hari ini tidak pernah menjadi temuan," tambahnya.
Pengharum ruangan yang dimaksud mencakup 125 unit per bulan, dengan rincian distribusi sebagai berikut:
106 unit untuk ruangan di Gedung DPRD Sumut
11 unit untuk ruang rapat paripurna
8 unit untuk ruangan Sekretariat Dewan
Efi menambahkan bahwa sistem pengadaan saat ini berbasis aplikasi dan seluruh informasi bisa dipantau publik melalui saluran resmi.
Efi juga menyambut baik adanya perhatian publik atas anggaran tersebut. Ia menyebut bahwa kontrol dari masyarakat dan media menjadi bagian penting dari proses akuntabilitas lembaga.
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN PT Hutama Karya mengumumkan bahwa akan ada pemotongan tarif tol pada beberapa ruas tol Sumatera, termasuk Tol Kisaran. Penurunan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, pada hari Sabtu (14/3) meresmikan pembangunan 104 un
PEMERINTAHAN
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL