Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG LAWAS UTARA — Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., memimpin rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (23/6/2025) di Ruang Rapat Sekdakab Paluta. Rapat ini membahas tindak lanjut pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk konsolidasi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan serta optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat Paluta pasca pengakuan status UHC.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat penting seperti Asisten I Sarifuddin Harahap, S.Sos., MM., Asisten III Maralobi Siregar, S.Sos., MM., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD Gunungtua dr. Wanda Siregar, Ketua Baznas Kabupaten Paluta, para camat, kepala puskesmas, serta unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Paluta mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil memperoleh status UHC. "Pencapaian ini bukanlah akhir, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab kita bersama dalam menjamin layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Paluta," ujarnya.
Sekda menegaskan pentingnya koordinasi antar OPD dan fasilitas kesehatan agar data kepesertaan JKN tetap akurat dan pelayanan berjalan optimal. Selain itu, upaya jemput bola dan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam program JKN harus terus ditingkatkan guna memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara semakin baik, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
— Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., memimpin rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (23/6/2025) di Ruang Rapat Sekdakab Paluta. Rapat ini membahas tindak lanjut pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk konsolidasi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan serta optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat Paluta pasca pengakuan status UHC.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat penting seperti Asisten I Sarifuddin Harahap, S.Sos., MM., Asisten III Maralobi Siregar, S.Sos., MM., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD Gunungtua dr. Wanda Siregar, Ketua Baznas Kabupaten Paluta, para camat, kepala puskesmas, serta unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Paluta mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil memperoleh status UHC. "Pencapaian ini bukanlah akhir, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab kita bersama dalam menjamin layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Paluta," ujarnya.
Sekda menegaskan pentingnya koordinasi antar OPD dan fasilitas kesehatan agar data kepesertaan JKN tetap akurat dan pelayanan berjalan optimal. Selain itu, upaya jemput bola dan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam program JKN harus terus ditingkatkan guna memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara semakin baik, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL