JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menggunakan anggaran tahun 2026 untuk menyempurnakan layanan pertanahan agar semakin akurat, prudent, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun.
"Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko," tegas Menteri Nusron.
Fokus Anggaran: PTSL, Penataan Ruang, hingga Belanja Pegawai Baru
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama:
Program Dukungan Manajemen
Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Namun, dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mempercepat:
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
JAKARTA Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB) menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto soal pemberian kewarganegaraan ganda secara
NASIONAL
KEBUMEN Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kepintaran sebagai alasan untuk bersikap sombo
NASIONAL
MEDAN Polrestabes Medan menangkap seorang residivis berinisial M Arif Matondang (30) yang diduga menjadi spesialis pencurian kendaraan ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seben
NASIONAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ribuan titik panas atau hotspot masih tersebar di sejumlah wilayah Indones
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, perihal aturan Kitab Unda
NASIONAL
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendid
NASIONAL
JAKARTA Pihak Reza Gladys menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah pihak Nikita Mirzani mengklaim menang dalam perkara banding Perbuatan
ENTERTAINMENT
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
