TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menjalin dua kerja sama strategis secara simultan dengan Kantor Pertanahan Tapsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset daerah serta memberikan kepastian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (10/7).
Hadir dalam acara tersebut Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu, Kepala Kantor Pertanahan Tapsel Anita Noveria Lismawaty, serta Kepala Kejari Tapsel Mhd. Indra Muda Nasution.
Bupati Tapsel Gus Irawan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk menata kembali manajemen pertanahan secara komprehensif dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah.
"Kerja sama ini diharapkan dapat menata manajemen pertanahan kita secara lebih baik. Selain itu, MoU dengan Kejari akan memberikan dukungan hukum yang kuat dalam pengelolaan aset serta pelayanan publik yang berkeadilan," ujar Gus Irawan.
Ia menambahkan, kepastian hukum dan validasi data aset akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kejari Tapsel, Mhd. Indra Muda Nasution, menyatakan kerja sama ini menjadi bukti sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mengamankan serta mengoptimalkan penggunaan aset negara.
"Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lain yang dibutuhkan dalam menyelamatkan aset negara dan melindungi kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, menegaskan pihaknya akan mendukung penuh percepatan sertifikasi aset milik Pemkab Tapsel, tanpa membebani biaya kepada pemerintah daerah.
"Kami siap membantu mensertifikatkan tanah, bangunan, hingga jalan milik Pemkab secara menyeluruh. Ini merupakan bentuk kelanjutan kerja sama lima tahunan yang berfokus pada percepatan pelayanan dan pemutakhiran data pertanahan," jelasnya.
Penandatanganan kerja sama ini dinilai strategis dalam memperkuat fondasi legal dan administratif dalam pengelolaan aset pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa seorang anggota kepolisian sebagai saksi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 difo
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum mengungkapkan siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Kepala Kepolisian Repub
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden
Hukum dan Kriminal
MANCHESTER Vokalis legendaris Oasis, Liam Gallagher, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena lagu atau aksinya di atas p
Internasional
BINJAI Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai tercatat menunggak pembayaran pajak untuk 332 unit kendaraan dinas. Tunggakan tersebut terungkap
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Partai Gerindr
Politik
TAPANULI SELATAN Setelah video dugaan intimidasi terhadap dua anggota Babinsa viral di media sosial, oknum Anggota DPRD Kabupaten Tapanu
Peristiwa
TAPANULI SELATAN Dalam rangka Operasi Patuh Toba 2025, Polres Tapanuli Selatan bersama unsur lintas sektoral melaksanakan pembagian bros
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) secara aktif memantau proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BP
Hukum dan Kriminal