Advokat Ary Gadun FM Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Hakim dan TPPU
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara kepada advokat Ariyanto Bakri, yang k
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL — Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SiMAPADE) versi 2, sebagai bagian dari upaya memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan dan monitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Jumat (11/7/2025).
Peluncuran aplikasi disatukan dalam rangkaian Rapat Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan perbankan, dan anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Madina.
Dalam sambutannya, Bupati Saipullah menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
"Perubahan cara kerja dan pelayanan publik berbasis digital bukan sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh TP2DD dan OPD agar terus membangun koordinasi yang solid," ujarnya.
Ia juga mendorong semangat berinovasi dan tidak lagi bergantung pada metode lama yang dinilai tidak efisien.
"Tinggalkan cara-cara lama yang tidak efektif. Jangan takut berinovasi dan mencoba hal baru. Semangat gotong royong serta visi yang jelas akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang," tambahnya.
Aplikasi SiMAPADE Versi 2 adalah pengembangan dari sistem sebelumnya yang bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan PAD secara real time dan transparan.
Inovasi ini merupakan hasil kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina di bawah kepemimpinan Ahmad Yasir Lubis.
Kepala Bapenda melaporkan bahwa peluncuran ini juga bagian dari upaya akselerasi implementasi ETPD di Madina.
Berdasarkan evaluasi Satgas P2DD semester II tahun 2024, indeks ETPD Kabupaten Madina mencapai 93,5% dan berhasil meraih peringkat ke-16 se-Sumatera Utara dalam kategori TP2DD terbaik.
"Implementasi SiMAPADE diharapkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa sistem pengelolaan berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan," jelas Yasir.
Peluncuran ini menandai keseriusan Pemkab Madina dalam merespons era digitalisasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah.*
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara kepada advokat Ariyanto Bakri, yang k
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGLI Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri prosesi Bakti Caru Resi Gana dan Pemelaspas Bale Pemaruman di Pura Alas Arum Batur, Desa Pa
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan menggelar ajang National Karate Championship KASAL CUP V Tahun 2026 dalam rangka memperingati Ha
NASIONAL
MEDAN Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa mening
PERISTIWA
JAKARTA Sejumlah aplikasi berbasis permainan kembali ramai diperbincangkan karena diklaim dapat menghasilkan saldo dompet digital. Salah
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menyelidiki isu dugaan keterlibatan oknum TNI dalam penindakan tambang emas ilega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Negara pada Senin malam (3/3/2026) untuk
POLITIK
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
BADUNG Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggagalkan dugaan upaya masuk ilegal ol
HUKUM DAN KRIMINAL