Revisi KUHAP Disahkan: MA Kini Bisa Jatuhkan Vonis Lebih Berat dari Pengadilan Sebelumnya

Namun pandangan Eddy tidak menjadi mayoritas. DPR dan pemerintah sepakat memberikan kewenangan lebih besar kepada MA, dengan dalih memperkuat fleksibilitas sistem hukum pidana nasional dan merespons dinamika praktik peradilan.

Baca Juga:

• Pengadilan AS Nyatakan Tarif Trump Ilegal, Tapi Masih Berlaku Sementara
• Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum

Pro dan Kontra Mencuat

Baca Juga:

• Karutan Kelas I Medan Hadiri RDP Komisi III DPR RI: Overcrowding Lapas Jadi Sorotan dalam Pembahasan RUU KUHAP di Sumut
• Refleksi HUT MA, Keadilan di Ujung 8 Dekade

Penghapusan ini memicu pro dan kontra. Di satu sisi, hal ini dianggap memperkuat peran MA dalam menjaga integritas dan kepastian hukum. Di sisi lain, sejumlah ahli hukum dan pegiat HAM mengingatkan risiko ketidakadilan karena MA tidak memiliki akses langsung terhadap pembuktian faktual di persidangan awal.

Namun Komisi III DPR menegaskan bahwa putusan MA tetap akan berbasis pada dokumen resmi dan pertimbangan hukum dari proses sebelumnya.*

Pengadilan AS Nyatakan Tarif Trump Ilegal, Tapi Masih Berlaku Sementara

Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum

Karutan Kelas I Medan Hadiri RDP Komisi III DPR RI: Overcrowding Lapas Jadi Sorotan dalam Pembahasan RUU KUHAP di Sumut

Refleksi HUT MA, Keadilan di Ujung 8 Dekade

Meski Sakit dan Bertongkat, KPT Banda Aceh Hadiri Upacara HUT ke-80 MA RI

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Golkar Minta Tak Langsung Aktif Berpolitik, KPK Ingatkan Bahaya Korupsi