Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat persiapan penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juni–Juli 2025 di Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapteng, Kamis (17/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara, yang menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya antara Perum Bulog Sibolga dan para camat di 20 kecamatan.
"Program bantuan pangan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Kami ingin distribusinya benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Hikmal dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala Cabang Perum Bulog Sibolga, Junaidi Damanik, melaporkan bahwa bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada 32.353 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kecamatan.
"Bulog siap menyalurkan bantuan beras ini ke seluruh wilayah, dan kami akan berkoordinasi aktif dengan para camat untuk memastikan distribusinya berjalan lancar," katanya.
Rapat turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tapteng, Lisnawati Lumbantobing, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dalam kesempatan itu, para camat diminta untuk memperkuat data penerima manfaat dan memastikan proses distribusi berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan di lapangan. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih," ujar Hikmal Batubara.
Penyaluran beras bantuan pangan ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk menjaga ketahanan sosial dan memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Tapanuli Tengah menargetkan pelaksanaan yang akuntabel dan berdampak langsung bagi warga.*
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL