Terkait Kepemilikan Aset di Bandara Sibisa, Warga Sampaikan Sejumlah Permohonan kepada Pemerintah

TOBA — Setelah melalui proses hukum panjang, sengketa lahan Bandara Sibisa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, kini memasuki babak akhir dengan keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dimenangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba sebagai pihak tergugat.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Toba memfasilitasi pertemuan antara warga pemilik lahan dan Kementerian Perhubungan selaku pemilik aset Bandara Sibisa, yang digelar di Kantor Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Selasa (22/7/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, jajaran BPN Toba, dan perwakilan Kemenhub.

Dalam sosialisasi yang berlangsung, Kabag Hukum Setdakab Toba Lukman Siagian membacakan hasil putusan dari seluruh tahapan peradilan, mulai dari PTUN, PTTUN, kasasi hingga PK.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan Bandara Sibisa akan terus berlanjut sesuai rencana.

Pemerintah mengimbau warga yang masih memiliki tanaman keras atau tegakan di lahan bandara agar segera menebangnya secara mandiri tanpa kompensasi, sedangkan untuk tanaman muda diberi toleransi hingga masa panen selesai.

Terkait bangunan milik warga yang berdiri di atas tanah bandara, pemerintah juga meminta agar segera dibongkar, merujuk pada surat pernyataan pembongkaran yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik bangunan.

Namun, beberapa ahli waris menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya ditujukan kepada pemerintah desa, bukan kepada otoritas Bandara Sibisa.

Adapun makam yang masih berada di dalam kawasan bandara akan tetap dibiarkan, dan pihak keluarga diberi akses untuk keperluan ziarah.

Meski proses hukum telah berakhir, warga menyampaikan sejumlah permohonan kemanusiaan.

Di antaranya adalah permintaan dana kerohiman untuk tanaman tegakan, bangunan, dan relokasi makam yang masuk dalam wilayah pembangunan bandara.

"Kami mohon dengan kerendahan hati, agar tanaman kami yang sudah tercatat di BPN dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan," ujar perwakilan keluarga Pahala Sirait.

Hal senada disampaikan oleh Ramsion Berutu, warga lain yang terdampak pembangunan.

Ia mengaku menerima hasil keputusan hukum namun tetap berharap pemerintah memberi perhatian lebih.

"Saya pikir upaya hukum sudah selesai. Tapi saya mohon agar kami yang terdampak bisa dipikirkan nasibnya. Mungkin saudara atau anak kami bisa diberi kesempatan bekerja di bandara," tuturnya.

Menanggapi aspirasi yang berkembang dalam forum, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mempelajari dan mempertimbangkan permohonan warga.

Ia menegaskan bahwa prinsip kolaborasi akan tetap menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan sosial semacam ini.

"Kami berterima kasih atas kedewasaan masyarakat dalam menyikapi putusan hukum ini. Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan bawa ke forum yang lebih tinggi untuk dibahas bersama pihak terkait," tegasnya.

Bandara Sibisa merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba serta mempercepat konektivitas wilayah.*