Desak Reformasi Pajak, Fraksi PDIP Minta Sumut Ikuti Perkembangan Zaman

MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih kreatif, inovatif, dan berpikir out of the box dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (23/7), juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Agustinus Zega menyatakan bahwa langkah optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Namun menurutnya, penjelasan Gubernur Sumut justru belum menunjukkan langkah konkret.

"Jawaban Gubernur Sumut terkait optimalisasi pendapatan daerah belum konkret. Kami menilai Pemprov harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah," tegas Agustinus.

Desak Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Transparansi

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran daerah yang akurat dan transparan. Analisis prognosis pendapatan dan perencanaan belanja daerah harus dikaji secara matang, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal sebagai sumber pendapatan.

"Semua proses anggaran harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas," lanjut Agustinus.

Kritik atas Kinerja Infrastruktur dan Administrasi

Fraksi PDIP turut mengkritik pengakuan Pemprov Sumut bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Mereka menilai alasan seperti kendala teknis, kesiapan lahan, dan perizinan tidak dapat diterima secara logis.

"Pembangunan infrastruktur seharusnya sudah disiapkan dari sisi teknis dan administratif sebelum pelaksanaan. Alasan keterlambatan tidak dapat dijadikan pembenaran," tegasnya.

Pendidikan, Perkebunan, dan Agraria Jadi Sorotan

Dalam bidang pendidikan, Fraksi PDIP meminta agar pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama, terutama di daerah yang masih minim akses.

"Pendidikan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mengacu pada standar pelayanan minimal, terutama di daerah terpencil," ujar Agustinus.

Fraksi juga menyoroti persoalan agraria. Mereka mendesak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk aktif berkoordinasi dan menyampaikan progres penyelesaian konflik agraria kepada DPRD maupun komisi terkait.

"Ini agar kerja GTRA terpantau dan menjadi saluran aspirasi rakyat dalam penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.*

(j006)