JAKARTA – Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi berlangsung di Jakarta, Senin (4/8/2025), dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto.
Kapolri menyebut, kejahatan lintas negara (transnational crime) seperti penyelundupan narkoba, senjata, kejahatan ekonomi, hingga illegal fishing, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan nasional.
Baca Juga:
"Kejahatan bisa terjadi bukan hanya di jalur ilegal, tetapi juga lewat jalur resmi seperti pelabuhan dan bandara internasional," ujar Jenderal Sigit.
Indonesia memiliki 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional yang berpotensi disusupi pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, masih banyak jalur tikus di perbatasan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Baca Juga:
"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan semua potensi ancaman bisa diantisipasi secara terkoordinasi, dengan memaksimalkan kekuatan dan kewenangan masing-masing institusi," imbuh Kapolri.
Nota kesepahaman ini menekankan pentingnya koordinasi taktis, pertukaran data dan informasi, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga operasi gabungan di lapangan. Menteri Imipas Agus Andrianto juga menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari agenda besar pembaruan sistem keamanan nasional di tengah dinamika global yang berubah cepat.
"MoU ini bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi akan diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung ke penguatan pengawasan imigrasi dan pemasyarakatan," katanya.*
(j006)
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas resmi menetapkan tujuh misi strategis dalam Rencana
Pemerintahan
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
