Bobby Nasution Tekankan Peran Krusial ATR/BPN Jaga Stabilitas Lewat Layanan Peralihan Hak Tanah Elektronik

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya peran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama melalui kepastian hukum atas lahan.

Hal ini disampaikan Bobby saat menghadiri peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) secara Elektronik di Hotel Adimulia, Medan, Senin (4/8/2025).

Dalam sambutannya, Bobby menyoroti bahwa konflik agraria kerap kali menjadi sumber ketegangan yang dapat melibatkan banyak pihak, bahkan berujung pada korban jiwa.

"Persoalan tanah bisa menjadi masalah besar, bahkan bisa merenggut nyawa. Ini bukan hanya persoalan antarwilayah, kampung, kabupaten atau provinsi. Bahkan bisa berkembang menjadi persoalan lintas negara. Oleh karena itu, peran ATR/BPN sangat vital," ujarnya.

Bobby Nasution menyambut baik digitalisasi layanan pertanahan dan berharap agar implementasi Peralihan HAT Elektronik dapat segera diterapkan secara luas di Sumut.

Menurutnya, pelayanan yang cepat dan tepat adalah kunci dalam mencegah konflik serta memberikan keadilan agraria kepada masyarakat.

"Saya sangat berharap sistem ini bisa segera diimplementasikan. Ini akan sangat membantu masyarakat serta mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik di Sumatera Utara," kata Bobby.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto, menyebutkan bahwa peluncuran layanan HAT Elektronik ini merupakan tonggak penting dalam transformasi digital pertanahan di daerah.

Ia menyebut layanan ini mampu memangkas waktu pengurusan hingga hitungan jam, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi.

"Dengan layanan ini, proses peralihan hak tanah bisa diselesaikan dalam satu hari, bahkan dalam beberapa jam. Ini sangat efektif untuk memitigasi potensi konflik agraria," ujar Sri.

Sri juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas layanan ATR/BPN Sumut mengalami peningkatan signifikan.

Pada Triwulan II 2025, jumlah pengaduan tercatat menurun 30%, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85%, dan tingkat ketepatan waktu layanan berada di angka 92%.