Dapur MBG Disuspend Tak Selalu Hilang Insentif, BGN Beberkan 4 Kategori Penentu Pembayaran
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
SUMUT - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II menyatakan kesiapannya untuk mendidik pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar agar bisa menjadi juru sita pajak dan penilai pajak profesional.
Kepala Kantor DJP Sumut II, Anton Budhi Setiawan, mengatakan bahwa pegawai yang ingin menjadi juru sita hanya memerlukan pendidikan selama enam bulan, dengan syarat minimal lulusan D-3. Sementara itu, untuk menjadi penilai pajak, masa pendidikan berlangsung selama tiga tahun.
"Kami siap mendidik pegawai Pemko Pematangsiantar. Ini bagian dari upaya meningkatkan sinergi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah," ujar Anton saat rapat koordinasi, Selasa (5/8/2025).
Anton juga memperkenalkan sistem Coretax, sebuah aplikasi administrasi perpajakan terintegrasi milik DJP yang kini sudah digunakan secara aktif di wilayah Sumatera Utara.
"Sistem ini memberikan kemudahan layanan perpajakan kepada wajib pajak tanpa harus datang langsung ke kantor. Termasuk juga membantu para bendahara di satuan kerja Pemko agar data bisa langsung terurai," tambahnya.
Lebih jauh, Anton menjelaskan bahwa ketepatan data pajak melalui aplikasi Coretax akan sangat berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemko. Ketidaktepatan atau keterlambatan pelaporan bisa berdampak pada keterlambatan penyaluran DBH.
Sementara itu, Kepala KPPN Pematangsiantar, Nova Juliana Sianturi, menekankan pentingnya pelaporan yang lengkap dan valid, karena hal tersebut merupakan indikator penting untuk pengelolaan keuangan daerah.
"Kami minta dukungan dari Bapak Wali Kota agar data pajak selalu valid dan dapat diverifikasi tepat waktu oleh kantor pajak," ujar Nova.
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyambut baik tawaran DJP Sumut II dalam mendidik pegawai menjadi juru sita dan penilai. Ia menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai instansi demi peningkatan pelayanan publik.
"Semoga kita terus bersinergi dalam mendukung penguatan sistem pajak yang profesional dan akuntabel," kata Wesly.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mempercepat penyaluran dana pusat ke daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.*
(ms/j006)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
EKONOMI
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI