Bhabinkamtibmas Tuban Sambangi Pantai Klan, Berikan Tips Keamanan Barang Wisatawan
DENPASAR Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Badung, Bhabinkamtibmas Kelurah
PARIWISATA
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution resmi melantik jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) serta dua direksi baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Jumat (8/8/2025).
Pelantikan yang digelar di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, turut dihadiri Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, jajaran pimpinan Pemprov, direksi BUMD, serta undangan lainnya.
Ardian Surbakti – Direktur Utama Perumda Tirtanadi
Salman Sihotang – Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi
Fajar Siddik – Ketua Dewan Pengawas PD AIJ
Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan harus menjadi titik awal perbaikan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat dan penguatan sistem manajemen perusahaan daerah.
"Selamat menjalankan tugas. Jangan jadikan pelantikan hari ini hanya sebagai seremonial belaka," tegasnya.
Bobby menyampaikan sejumlah arahan strategis, khususnya kepada direksi Perumda Tirtanadi:
Perbaiki kualitas air agar layak konsumsi.
Berikan kewenangan penuh kepada Dirut untuk mengevaluasi dan merombak jajaran internal jika tidak sejalan dengan visi perusahaan.
Tindak lanjuti rencana penggabungan Perumda Tirtanadi se-Sumut.
"Kalau kondisi airnya tidak bisa diperbaiki, gratiskan saja untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau turunkan harganya," ujar Bobby menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pelayanan publik.
Untuk PD AIJ, Bobby berharap keberadaan dewan pengawas dapat menjadikan BUMD ini sebagai mesin penggerak PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pemberi manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola yang bersih untuk menarik investasi yang benar-benar memberikan manfaat.
"Perbaiki manajemen agar investor masuk dan memberikan kontribusi nyata," pesannya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa program ini sejalan dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi.
"Dari ketiga swasembada itu, salah satu fokusnya ada di perusahaan yang bapak pimpin," ucap Bobby.
Ia meminta direksi untuk aktif mempelajari kawasan-kawasan pembangunan prioritas di Sumut demi menunjang peran strategis perusahaan daerah dalam pembangunan nasional.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Perumda Tirtanadi dan PD AIJ dapat segera menjawab tantangan pelayanan dasar, profesionalisme manajemen, dan kontribusi ekonomi bagi daerah.*
DENPASAR Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di kawasan Pantai Kelan, Kelurahan Tuban, Badung, Bhabinkamtibmas Kelurah
PARIWISATA
DENPASAR Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
NASIONAL
DENPASAR Unit Turjawali Samapta Polresta Denpasar melakukan patroli dialogis pada Rabu malam (18/2/2026) di kawasan Pasar Badung dan sek
NASIONAL
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat
EKONOMI
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penerimaan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang senilai 1,9 mili
NASIONAL
DENPASAR Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Saber Pangan Polda Bali kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan stabilit
EKONOMI
WASHINGTON, D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace atau Dewan Perd
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi per m
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan solid dalam perundingan t
NASIONAL
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK