PATI – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat direncanakan naik hingga 250 persen.
Keputusan tersebut diambil menyusul gelombang protes yang muncul dari masyarakat Pati, serta teguran langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Melalui pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram @pemkabpati_, Sudewo menegaskan bahwa tarif PBB-P2 akan kembali ke besaran yang berlaku pada tahun 2024.
"Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknis pengembalian ini akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa," jelas Sudewo.
Lebih lanjut, Sudewo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Kabupaten Pati.
Meski demikian, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan ketidakpuasan dan berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Koordinator Lapangan Teguh Istiyanto menegaskan bahwa aksi tersebut tetap akan dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar Sudewo lengser dari jabatan bupati.
"Kami tetap akan demo dan penuhi Alun-Alun Pati pada 13 Agustus. Target kami adalah menurunkan Sudewo dari jabatannya," ujar Teguh.
Teguh menilai kenaikan tarif PBB-P2 ini bertentangan dengan janji kampanye Sudewo yang tidak akan membebani warga dengan kenaikan pajak.
Selain itu, Teguh menuding pemerintahan Sudewo tidak pro-rakyat dan penuh kesombongan.
Di sisi lain, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebenarnya merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun sekali.
Ia menyatakan bahwa NJOP di Kabupaten Pati sudah tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir, terakhir kali pada 2011.
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun kembali mel
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., melakukan Safari Ramadhan 1447 Hijriyah Pemerintah Kabupaten Batu Bara ber
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah klaim yang menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengala
EKONOMI
JAKARTA Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengguncang perekonomian global, termasuk Indon
EKONOMI
ACEH TIMUR Sebanyak 19 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dilaporkan ditangkap oleh otoritas laut Thailand pada 11 Maret
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Sabtu (14/3/2026) untuk member
POLITIK
